DP3AKB GELAR PEMBINAAN KELOMPOK PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Mojokerto bekerja sama dengan  Dinas  Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk  Propinsi Jawa Timur  menggelar kegiatan  Pembinaan Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), bertempat di Pendopo Graha Praja Wijaya, hari Kamis,(24/5/2018). Kepala Dinas P3AKB  Moch. Imron, S.Sos, MM dalam sambutan pembukaan mengatakan di Kota Mojokerto masing-masing RW mendapatkan alokasi dana RW yang dialokasikan untuk pembuatan PJU, pengelolaan sampah,pembenaan ruang terbuka, saluran air dan sejumlah proyek fisik. Imron berharap dana tersebut tidak untuk proyek fisik semua melainkan 10 % untuk pemberdayaan perempuan utamanya pemberdayaan ekonomi  bagi perempuan yang menjadi Kepala keluarga. Karena kemampuan ekonomi keluarga menjadi tolak ukur seberapa besar keluarga tersebut mampu menopang ekonomi sehingga dapat membangun kel;uarga yang mandiri dan sejahtera.

Drs. Wahyu  Sri Sedono, Msi, Kepala  Bidang Pemberdayaan Perempuan, PUG, Puna dan Pemberdayaan Masyarakat, melaporkan Kegiatan pembinaan ini diikuti oleh kurang lebih 50 orang berasal daeri pengurus Kelomp[ok PEKKA  tiap-tiap Kelurahan  3 (tiga) orang pengurus dan Pembina  kelompok PEKKA di tiap-tiap Kelurahan. Tujuannya untuk memberikan motivasi guna mengembangkan potensi, membangkitkan kesadaran, peningkatan ketrampilananggota, memvbangkitkan rasa percaya diri , penguatan kelompok, pemberian bimbingan dan dukungan serta pengembangan jaringan dan pemeliharaan kemampuan anggota. Pembinaan PEKKA yang berlangsung sehari peserta mendapatkan materi drg. Rochendah S, M.Kes, dari Dinaws Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jatim tentang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan materi kedua disajikan oleh Cholifah Ketua PEKKA Kabupaten Bangkalan tentang pemberdayaan PEKKA. Dari dua narasumber tersebut berharap salah satu tugas bagi pengurus PEKKA adalah melakukan pemberdayaan yang tidak hanya dari segi ekonomi saja tetapi bagaimana perempuan itu bisa terlindungi dari upaya penghapusan KDRT, dan apabila bekerja mendapatkan hak-hak  keadilan.