Kota Mojokerto merupakan kota terpadat ketiga di Jawa Timur
setelah Surabaya dan Malang. Akibat dari kepadatan penduduk bagi pertumbuhan
peduduk, jika Kota Mojokerto tidak dapat menekan laju pertumbuhannya maka akan
berdampak, pertama kepada pelayanan pendidikan maupun kesehatan. “Yang kedua
adalah dampak lingkungan di Kota Mojokerto akan terancam’dengan kepadatan
penduduk, dan ketiga adalah masalah perekonomian” terang Mas’ud Yunus, Wali
Kota Mojokerto membuka acara rapat kerja program keluarga berencana, Rabu
(24/5) di Pendopo Graha Praja Wijaya pemkot Mojokerto. Dijelaskan Mas’ud Yunus,
bahwa tidak ada artinya Kota Mojokerto meningkatkan perekonomian apabila tidak
dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. “Karena itulah, program keluarga
berencana di Kota Mojokerto ini harus sukses. Dan Alhamdulillah angka kelahiran
kita cuma 1,8 ini sudah dibawah rata-rata Jawa timur,” jelasnya. Ini artinya
berkat dorongan dan dukungan dari semua pihak, program KB di Kota Mojokerto
dapat sukses.
Untuk mensukseskan program KB, langkar promotif dan preventif
yang dilakukan Pemkot Mojokerto adalah dengan menekan angka perkawinan usia
dini, yaitu perkawinan di bawah usia 20 tahun. “Salah satu yang dilakukan
Pemerintah Kota Mojokerto yaitu dengan memberikan motivasi. Diantaranya Pemkot
telah memberikan beasiswa kepada warga yang tidak mampu, setelah lulus SMA
diberikan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Agar anak-anak
setelah lulus SMA tidak buru-buru nikah,” tuturnya. Pemerintah dalam hal ini
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana juga
membentuk pusat informasi konseling remaja (PIK-R) di masing-masing sekolah.
Sasarannya yaitu bagamiana angka perkawinan usia dini itu bisa terus ditekan.
Dimasyarakat juga telah dibentuk PIK-M. Ini sangat penting untuk memberikan
pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mengawinkan anaknya setelah dewasa
dalam arti jasmani dan rohani. Peningkatan sumber daya manusia harus dimulai
dari perkawinan yang siap. Artinya melahirkan anak di usia diatas 20 tahun bagi
perempuan. “Kesadaran ini yang harus diberikan kepada masyarakat melalui
petugas KB, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Kesadaran untuk mengikuti
program KB juga harus ditingkatkan dan diprioritaskan,” seru Wali Kota. (kha,
Rr-Humas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar